Kementerian BUMN Akan Umumkan Hasil Audit Pemasyarakatan Bermasalah

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan segera mengumumkan hasil audit dana pensiun bagi perusahaan milik negara yang bermasalah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan segera mengumumkan setelah libur Idul Fitri.

“Kami ingin akhir April, mungkin setelah Lebaran akan kami umumkan,” ujar pria yang akrab disapa Tiko, Senin (3/4).

Tiko mengatakan, saat ini sedang dilakukan proses penghitungan kekurangan dana. Selanjutnya akan dilihat apakah ada kasus-kasus tertentu yang mengganggu kesehatan dana pensiun perusahaan.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

“Kami sedang mengukur kekurangan pendanaan dengan benar, dan kemudian kami akan melihat apakah mereka memiliki kasus khusus yang menyebabkan aset mereka menurun,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN sedang mengusut dana pensiun perusahaan negara (dapen) yang bermasalah. Menteri BUMN Erick Thohir khawatir ini akan menjadi bom waktu jika dalam satu atau dua tahun ke depan gagal bayar, seperti kasus Jiwasraya.

Erick menyebut sebanyak 65% dana pensiun milik negara dalam kondisi “sakit”. Salah satu permasalahan yang muncul dan terdeteksi adalah telah terjadi defisit kecukupan dana pensiun milik negara atau tidak ditemukan sebesar Rp 9,8 triliun pada tahun 2021.

“Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai enam atau tujuh bulan baru muncul isu, padahal ini kasus lama, bukan hasus baru. Kita akan fokus membenahi ini,” kata dia. Erick dalam rapat terbatas dengan Komisi VI DPR RI belum lama ini.

Erick mengatakan defisit dana pensiun yang dikelola BUMN mencapai hampir Rp. 10 triliun atau Rp. 9,8 triliun lebih tepatnya. “Ada defisit Rp 9,8 triliun pada 2021, dan ini sangat besar. Itu mayoritas BUMN, 35 persen sehat, sisanya tidak sehat,” lanjutnya.

Menurutnya, kondisi dana pensiun BUMN merupakan salah satu persoalan terbesar yang menjadi beban yang harus diselesaikan kementerian.

“Kita sudah hampir satu tahun, jangan sampai masalah Jiwasraya-Asabri di dana pensiun BUMN itu sendiri, karena undang-undang menyatakan bahwa semua dana pensiun dikelola oleh dana pensiun masing-masing perusahaan, yang pada akhirnya saya takutkan kontrol ini. dan konsolidasi di masa depan menjadi bom waktu,” kata Erick.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Erick Khawatir Ledakan Kasus Dapen BUMN Dalam 1 Tahun