Paparan Mahfud mengejutkan DPR, berbeda dengan Sri Mulyani

Read Time:1 Minute, 36 Second

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku kaget dengan pemaparan Menko Perekonomian Mahfud MD yang berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun. melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Benny K. Harman mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari pemaparan Menkeu di Komisi XI DPR dan hasilnya berbeda dengan pemaparan versi Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud MD menilai transaksi mencurigakan tersebut merupakan hasil pencucian uang yang dianggap lebih berbahaya dari korupsi.

“Kami bertanya-tanya seperti apa ini. Kami benar-benar ingin tahu. Apakah Anda benar-benar ingin pertemuan ini mengungkapkan apa yang terjadi?” kata Benny dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, terkait transaksi ganjil Rp 349 triliun, Rabu (29/3/2023).

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Benny mengatakan nilai Rp. 349 triliun itu sangat besar dan menimbulkan kecurigaan publik.

“Masyarakat melihat Kementerian Keuangan berisi maling semua, itu persepsinya,” kata Benny. Namun mendengar penjelasan Menteri Keuangan, ternyata Rp. 349 triliun itu tidak semuanya terkait dengan oknum di Kementerian Keuangan. Data tersebut juga merupakan kompilasi 14 tahun terakhir.

“Kami berharap ada informasi yang jelas,” katanya.

Seperti halnya rapat kerja dengan Komisi XI kemarin, Selasa (28/3/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dari data transaksi Rp 349 triliun, transaksi yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan hanya Rp 3,3 triliun.

Juga merupakan akumulasi dari transaksi debit kredit pegawai yang meliputi pendapatan dinas, transaksi dengan keluarga, dan jual beli aset selama 15 tahun (2009 s/d 2023) yang telah ditindaklanjuti. Kemudian, ada surat yang berkaitan dengan izin karyawan yang digunakan dalam Kerangka Transfer Promosi (Fit & Proper test).

“Jadi yang benar-benar terkait 3,3 triliun periode 2009-2023. Semua transaksi debet kredit pegawai, termasuk pendapatan dinas, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu Rp 3,3 triliun,” ujar Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya