Sri Mulyani Bongkar 300 Surat PPATK, Ini Isinya!

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya membeberkan secara gamblang permasalahan isi surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, awalnya nilai transaksi mencurigakan tidak dicantumkan dalam surat pertama PPATK yang dikirimkan pada 9 Maret 2023.

Sementara itu, surat tersebut terdiri dari kompilasi 300 surat dan diakui Sri Mulyani surat ini di luar kebiasaan PPATK dalam mengirimkan laporan.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

“Suratnya tidak ada nomornya… Saya sendiri menerima surat dari PPATK yang diterima dari tahun 2009 sampai 2023. Ini baru pertama kali PPATK mengirimkan surat kompilasi,” ujarnya.

Kemudian pada 13 Maret 2023, Kepala PPATK mengirimkan surat kedua.

Surat kedua ini memiliki format yang hampir mirip yaitu seluruh kompilasi surat dikirimkan ke berbagai instansi. Suratnya terdiri dari 43 halaman berisi 300 surat.

Baru di surat ini muncul total nilai transaksi Rp 349 triliun.

“Ini baru pertama kali kami terima… daftar suratnya ada angkanya,” ujarnya.

Sedangkan 300 surat itu terdiri dari 139 pertanyaan dari Kementerian Keuangan, 61 inisiatif PPATK, dan 100 surat yang dikirim ke APH.

Untuk itu, Sri Mulyani memastikan tidak semua surat berisi pertanyaan ke Kementerian Keuangan, ada lembaga penegak hukum lainnya.

Surat itu, kata Sri Mulyani, terdiri dari 43 halaman berisi 300 surat. Sayangnya, ia tidak bisa menyampaikan isi surat tersebut secara detail, mengingat status surat tersebut bersifat rahasia atau rahasia.

Lantas, apa isi surat PPATK tersebut?

Dikutip dari slide presentasi Menkeu dalam Rapat Kerja dengan DPR RI, 65 surat berisi transaksi korporasi atau korporasi senilai Rp 253 triliun.

Ini berisi transaksi debit kredit untuk operasional perusahaan atau korporasi dengan transaksi terbesar Rp 189 triliun terkait dengan tugas fungsi DJP dan DJBC.

Kemudian, 135 surat terkait korporasi dan pegawai dengan nilai transaksi Rp 22 triliun, dimana Rp 18,7 triliun korporasi dan Rp 3,3 triliun pegawai.

Transaksi terkait pendebetan kredit operasional perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pegawai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Rp11,38 triliun untuk PT A
2. Rp 2,76 triliun untuk PT B
3. Rp 1,88 triliun PT C
4. Rp 2,22 triliun PT D & PT E
5. Rp 452 miliar PT F

Di sisi lain, terkait pegawai, Sri Mulyani menegaskan akumulasi ini merupakan transaksi debet kredit pegawai yang meliputi pendapatan dinas, transaksi keluarga dan jual beli aset selama 15 tahun, 2009 hingga 2023, yang telah ditindaklanjuti.

“Ada surat terkait clearance pegawai yang digunakan dalam rangka mutasi promosi (fit & proper test),” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya, ada 100 surat yang dikirimkan ke aparat penegak hukum senilai Rp 74 triliun.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Intip Isi Deposit Box Rafael Alun, Ada Apa?